Pekanbaru, (BA) — Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pekanbaru menegaskan komitmen bersama untuk menyelaraskan pandangan dalam pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2026. Penegasan tersebut mengemuka dalam rapat konsultasi pimpinan yang dipimpin Wali Kota Pekanbaru H. Agung Nugroho, S.E., M.M. bersama Ketua DPRD Pekanbaru M. Isa Lahamid di Kompleks Perkantoran Tenayan Raya, Senin (5/1/2026).
Rapat tersebut dihadiri Wakil Wali Kota Pekanbaru Markarius Anwar, Penjabat Sekretaris Daerah Pekanbaru Ingot Ahmad Hutasuhut, serta jajaran pejabat Pemko Pekanbaru. Dari unsur legislatif, turut hadir Wakil Ketua DPRD Pekanbaru Tengku Azwendi Fajri dan Diki Suryadi.
Klarifikasi Isu dan Komitmen Kebersamaan
Usai rapat, Wali Kota Agung menegaskan bahwa tidak ada perpecahan antara Pemko Pekanbaru dan DPRD, sebagaimana isu yang berkembang di tengah masyarakat. Menurutnya, dinamika yang terjadi merupakan bagian dari proses mencari formulasi anggaran yang paling tepat dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Tidak ada perpecahan antara pemerintah kota dan DPRD. Kami justru bersama-sama berupaya mencari yang paling benar dan sesuai aturan dalam pembahasan APBD 2026,” tegas Agung.
Ia menyampaikan bahwa kedua belah pihak sepakat untuk mempercepat proses pembahasan dan segera mengesahkan APBD Tahun 2026 demi keberlanjutan program pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.
Libatkan Kemendagri untuk Pastikan Kepatuhan Regulasi
Untuk memastikan seluruh tahapan penganggaran berjalan sesuai regulasi, Pemko Pekanbaru berencana melibatkan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Langkah tersebut akan diwujudkan melalui forum diskusi kelompok terarah (FGD) dengan menghadirkan Direktur Jenderal Keuangan Daerah Kemendagri.
“Ada beberapa hal yang perlu kami pastikan agar seluruh proses benar-benar sesuai aturan. Karena itu kami sepakat menggelar FGD. Apa pun hasilnya akan kami tindak lanjuti hingga pembahasan final dan pengesahan anggaran,” jelas Wali Kota Agung.
DPRD Dorong APBD Cepat Disahkan dan Pro Rakyat
Sementara itu, Ketua DPRD Pekanbaru M. Isa Lahamid menyatakan harapannya agar pembahasan APBD 2026 dapat berjalan cepat, efektif, dan tetap berpihak pada kepentingan masyarakat.
“Kami ingin membangun kesepahaman bersama terkait kebutuhan masyarakat Pekanbaru, tanpa melanggar regulasi yang ada,” ujarnya.
Isa menambahkan, DPRD menargetkan pengesahan APBD Pekanbaru Tahun 2026 dapat dilakukan dalam waktu dekat. Ia berharap kehadiran Dirjen Kemendagri dapat memberikan kejelasan terkait tahapan dan metode penganggaran, sehingga tidak menimbulkan perbedaan penafsiran.
“Mudah-mudahan dalam minggu ini APBD 2026 bisa disahkan. Dengan adanya kesepahaman bersama, proses penganggaran akan berjalan lebih baik,” pungkasnya.
