PEKANBARU — Kabar terbaru dari “rapor” keuangan negara di Riau: pendapatan negara tercatat Rp23.295,68 miliar atau 114,2% dari target, alias melampaui target. Angka ini juga naik 24,35% dibanding tahun lalu (y-o-y). Pendorong paling kencang datang dari penerimaan Bea Cukai yang melonjak 349,31% (y-o-y).
Hal tersebut disampaikan Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Riau, Heni Karikawati, melalui siaran pers, Selasa (23/12/2025).
Bea Cukai jadi “mesin turbo”, ditopang ekspor CPO
Heni menjelaskan, penerimaan Bea Cukai masih lanjut “ngebut” dengan capaian Rp8.499,30 miliar. Pertumbuhannya disebut mencapai 217,13% (y-o-y). Pemicu utamanya ada pada Bea Keluar yang meningkat 231,48% (y-o-y).
Yang bikin angkanya terdongkrak: kenaikan kolom tarif jadi 7 dan tonase ekspor CPO yang naik dibanding tahun sebelumnya. Singkatnya, ekspor makin ramai dan tarif ikut berpengaruh—hasilnya, penerimaan ikut melesat.
Pajak justru turun: PPh dan PPN “ketarik” restitusi
Di sisi lain, penerimaan dari pajak tercatat Rp13.568,83 miliar, tetapi mengalami kontraksi 8,49% (y-o-y). Penyebabnya ada pada penurunan penerimaan PPh 17,77% dan PPN 9,42%.
Menurut Heni, penurunan itu terjadi karena besarnya restitusi (pengembalian pajak), sehingga penerimaan bersih yang tercatat menjadi lebih rendah.
PNBP tipis naik, tapi ada yang turun-ada yang naik
Untuk PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak), realisasi tercatat Rp1.227,54 miliar dan tumbuh tipis 0,14% dibanding 2024. Namun komponennya bergerak beda arah: PNBP lainnya turun 2,35%, sementara PNBP dari BLU naik 4,66%.
Belanja pusat turun, transfer ke daerah naik
Heni memaparkan, belanja Pemerintah Pusat di Riau mengalami kontraksi 18,32%, seiring pagu anggaran yang lebih kecil dibanding tahun lalu dan adanya efisiensi anggaran sejak awal tahun. Dari pos belanja, yang justru naik hanya Belanja Pegawai, tumbuh 10,46% (y-o-y).
Sementara itu, Transfer ke Daerah justru tumbuh 2,81% (y-o-y) dengan realisasi Rp22.540,19 miliar. Pertumbuhan ini terutama ditopang penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) yang naik 10,68% (y-o-y).
APBN Regional Riau defisit Rp5,85 T, tapi masih aman dari target
Per November 2025, neraca APBN Regional Riau mencatat defisit Rp5.853,23 miliar. Artinya, pemerintah pusat menyalurkan dana ke Riau lebih besar dibanding penerimaan yang dikumpulkan dari wilayah Riau.
Namun, Heni menegaskan defisit tersebut masih lebih rendah dari target defisit yang dipatok Rp13.375,48 miliar.
KUR melambat, UMi justru “ngegas”
Dari sisi pembiayaan untuk masyarakat, ada dua catatan menarik:
1) KUR (Kredit Usaha Rakyat)
-
Realisasi sampai November 2025: Rp8,83 triliun
-
Jumlah debitur: 104.235
-
Nilai penyaluran turun 5,34% (y-o-y)
-
Debitur turun 8,56% (y-o-y)
-
Rata-rata: Rp84,79 juta per debitur
-
Capaian terhadap plafon 2025: 88,59%
-
Capaian debitur terhadap target: 95,04%
2) UMi (Ultra Mikro)
-
Realisasi sampai November 2025: Rp387,11 miliar
-
Debitur: 54.477
-
Nilai penyaluran naik 40,28% (y-o-y)
-
Debitur naik 23,28% (y-o-y)
-
Rata-rata: Rp6,73 juta per debitur
-
Capaian terhadap target penyaluran: 159,18%
-
Capaian debitur terhadap target: 124,95%
Dengan pendapatan negara yang sudah melampaui target, lonjakan bea cukai yang kuat, serta pergerakan pembiayaan yang berbeda arah antara KUR dan UMi, “peta ekonomi” Riau jelang akhir 2025 terlihat dinamis: ada yang melesat, ada yang tertahan, tapi keseluruhan masih dalam kontrol target APBN regional.
