Pekanbaru, (BA) – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mencanangkan program penanaman jagung di lahan seluas 1,2 juta hektare di seluruh Indonesia sebagai bagian dari upaya swasembada pangan nasional. Di Provinsi Riau, pengembangan kebun jagung ditargetkan mencapai lebih dari 129 hektare.
Kapolda Riau, Irjen Pol Mohammad Iqbal, optimistis target tersebut dapat dilampaui hingga dua kali lipat. “Targetnya 129 hektare lebih, saya optimis bisa lebih dari itu, bisa 2 kali lipat,” ujar Iqbal usai mendampingi Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono dalam kegiatan penanaman jagung di Okura, Rumbai, Kota Pekanbaru, Senin (3/2).
Kolaborasi Semua Pihak Diperlukan
Iqbal menekankan pentingnya kerja sama antara berbagai pihak untuk mewujudkan program ini, termasuk pemerintah daerah, instansi, perusahaan, dan masyarakat.
“Besok kita akan ngopi bareng dengan seluruh stakeholder, semua Kapolres, instansi terkait dan perusahaan yang lahannya siap untuk berkolaborasi dengan kita,” jelasnya.
Dalam waktu dekat, sekitar akhir Februari 2025, diperkirakan ada 20 hektare lahan kebun jagung yang siap panen. Lahan ini sebelumnya telah ditanami pada November 2024. “Tentunya ke depan bakal lebih dari itu,” tambah Iqbal.
Provinsi Riau Berperan Penting dalam Swasembada Pangan
Wamentan RI, Sudaryono, mengungkapkan bahwa Provinsi Riau memiliki target besar untuk penanaman jagung dan padi gogo dalam rangka mendukung swasembada dan ketahanan pangan nasional. Hal ini sesuai dengan program yang telah dicanangkan pemerintah.
Kementerian Pertanian (Kementan) RI bersama Polri telah menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) terkait penanaman jagung dengan target nasional 1,2 juta hektare.
“Hari ini kita gelar secara simbolik di Riau. Provinsi Riau termasuk yang ditarget besar, karena lahan sawitnya luas, perkebunannya besar, sehingga saat peremajaan sawit diharapkan bisa dilakukan tumpang sari dengan jagung dan padi gogo,” ungkap Sudaryono.
Polri Berperan dalam Ketahanan Pangan Nasional
Sudaryono menegaskan bahwa Polri memiliki peran besar dalam mendukung swasembada pangan, khususnya dalam komoditas jagung. Pemerintah telah menetapkan target untuk tidak melakukan impor jagung pada tahun 2025.
Namun, ia menambahkan bahwa penerapan sistem tumpang sari harus dilakukan dengan memperhatikan umur tanaman sawit dan kebun tertentu, terutama saat masa peremajaan sawit. “Tumpang sari ini tentunya akan dilakukan berpindah-pindah sesuai dengan peremajaan yang berlangsung di berbagai titik perkebunan,” jelasnya.
Ia juga menekankan bahwa mekanisme ini harus diterapkan oleh seluruh perusahaan sawit, baik BUMN maupun swasta. “Peremajaan sawit rakyat (PSR) juga menjadi target utama dalam program ini,” lanjutnya.
Strategi Pasca Panen dan Jaminan Harga Petani
Sudaryono optimistis bahwa program ini akan berjalan dengan baik dan menghasilkan produksi yang melimpah. Namun, ia juga mengingatkan adanya tantangan di masa panen, pasca panen, pengolahan, dan distribusi.
Untuk mengatasi hal ini, pemerintah akan terus berkoordinasi dengan Bulog guna memastikan penyerapan hasil panen. “Bulog akan menjadi perpanjangan tangan pemerintah dalam menyerap hasil panen petani, terutama jika pasar tidak mampu menyerap seluruh produksi,” katanya.
Ia menambahkan bahwa pemerintah berkomitmen menjaga kesejahteraan petani dengan memastikan daya beli mereka tetap stabil. “Petani tidak boleh rugi. Kalau rugi, mereka tidak akan semangat menanam lagi,” tegasnya.
Sebagai bagian dari dukungan pemerintah terhadap petani, Bulog juga ditugaskan untuk menyerap 10 persen dari total panen beras dalam bentuk gabah. “Negara hadir untuk memastikan bahwa petani mendapatkan keuntungan dari hasil tanam mereka,” tutupnya.
Dalam kegiatan ini, turut dilaksanakan pelantikan Pemuda Tani Indonesia Riau serta Perhimpunan Sarjana Pertanian Indonesia (PISPI) Riau. Sejumlah pejabat penting dari pusat dan Provinsi Riau juga hadir dalam acara tersebut.
