Jakarta, (BA) – Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto menetapkan target ambisius, yaitu mencapai swasembada pangan paling lambat pada tahun 2029. Target ini memerlukan strategi matang agar tidak sekadar menjadi wacana belaka.
Muhammad Komarun Najmi, Kepala Pusat Pengkajian dan Penerapan Agroekologi SPI, menyatakan bahwa pondasi utama mencapai swasembada pangan adalah kedaulatan pangan. Menurutnya, Indonesia harus mandiri dalam memproduksi, mendistribusikan, dan mengonsumsi produk pangan lokal. “Kedaulatan pangan adalah tentang kemampuan kita sendiri, tanpa bergantung pada impor,” tegas Komar dalam wawancara bersama PRO3 RRI, Minggu (23/2/2025).
Namun, Komar mengkritisi adanya kesenjangan antara kebijakan pemerintah dengan implementasi nyata di lapangan. Salah satu contohnya adalah penggunaan pupuk organik yang sering kali kurang mendapatkan perhatian dibanding pupuk kimia sintetis. “Pemanfaatan pupuk organik sangat penting, tetapi masih minim dukungan pemerintah,” katanya.
Permasalahan lainnya yang dihadapi adalah kualitas lahan yang terus menurun serta maraknya alih fungsi lahan pertanian. Menurut Komar, pemerintah harus mempercepat reformasi agraria agar para petani mendapatkan akses yang lebih adil terhadap lahan pertanian. “Tanpa reforma agraria yang masif, petani sulit berkembang,” tambahnya.
Komar juga menekankan pentingnya diversifikasi pangan untuk menurunkan ketergantungan masyarakat terhadap beras. Komoditas pangan seperti jagung, sagu, dan ketela harus didukung pemerintah secara serius baik dari sisi produksi maupun distribusi. “Diversifikasi akan berhasil jika ada jaminan pasar dan harga yang stabil,” ujarnya.
Terakhir, Komar menegaskan bahwa ketahanan pangan Indonesia hanya akan tercapai melalui kebijakan yang konsisten dan didukung oleh ekosistem pertanian yang sehat. “Reforma agraria yang menyeluruh dan pendekatan agroekologi merupakan kunci utama keberhasilan swasembada pangan nasional,” tutup Komar.
