Pekanbaru, (BA) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau menggelar rapat Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk membahas target pendapatan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada tahun anggaran 2025. Rapat tersebut dipimpin oleh Asisten III Sekretariat Daerah Provinsi (Setdaprov) Riau, Elly Wardhani, dan dihadiri oleh sejumlah pejabat penting termasuk Direktur Utama Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Arifin Achmad, Wan Fajriatul, Direktur PT Sarana Pembangunan Riau (SPR) Fuady Noor, dan Direktur PT Permodalan Ekonomi Rakyat (PER) Ganesya Varandra.
Evaluasi Kinerja dan Kendala BUMD serta BLUD
Pada rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Melati Kantor Gubernur, Pemprov Riau fokus untuk mengevaluasi kinerja masing-masing BUMD dan BLUD, serta menganalisis kendala yang dihadapi dalam beberapa tahun terakhir. Elly Wardhani menjelaskan bahwa tujuan utama rapat kali ini adalah untuk memastikan apakah BUMD yang ada saat ini dalam kondisi finansial yang sehat.
“Agenda hari ini lebih memprioritaskan ke BUMD. Kita ingin melihat bagaimana kinerja mereka, sehat apa tidak,” ungkap Elly.
baca juga Kapolri Canangkan Penanaman Jagung 1,2 Juta Hektare, Riau Siap Kembangkan 129 Hektare Lebih
Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Strategi Peningkatan
Pemprov Riau juga membahas beberapa langkah strategis yang dapat diambil untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang diharapkan dapat diperoleh dari sektor-sektor yang dikelola oleh BUMD dan BLUD. Elly menambahkan, penting untuk mengidentifikasi potensi PAD yang bisa diberikan oleh BUMD kepada pemerintah daerah.
“Intinya kita menyikapi dan menguraikan apa saja PAD yang kiranya bisa diberikan oleh BUMD kepada Pemerintah Daerah,” terangnya.
Tantangan dan Harapan untuk BUMD
Asisten III Setdaprov Riau juga menekankan pentingnya peran BUMD dalam memberikan layanan publik yang berkualitas, sembari tetap menjaga keberlanjutan finansial. Meskipun BUMD membuka banyak lapangan pekerjaan, Elly menegaskan bahwa jika BUMD tidak memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pendapatan daerah, maka perlu adanya evaluasi dan perbaikan menyeluruh.
“Kedepan, BUMD harus lebih maksimal dalam menjalankan pelayanan publik. Kita tidak hanya fokus pada keuntungan, tapi juga pada keberlanjutan finansial. Jika tidak memberikan keuntungan finansial kepada daerah, tentu perlu kita evaluasi dan benahi masalahnya,” tutup Elly Wardhani.
Rapat ini menjadi langkah penting bagi Pemprov Riau dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja BUMD dan BLUD, yang diharapkan dapat berkontribusi lebih besar terhadap pembangunan daerah.
