Polemik Pagar Laut: Polri dan Bakamla Soroti Peran KKP

Nasional, News64 Dilihat

Jakarta, (BA) – Polemik terkait keberadaan pagar laut di sejumlah perairan, seperti Tangerang dan Bekasi, menjadi sorotan berbagai pihak. Meski demikian, Polri memastikan bahwa hingga saat ini belum ditemukan unsur tindak pidana dalam kasus tersebut.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) disebut sebagai pihak yang memiliki kewenangan penuh untuk menangani persoalan ini. Polri dan Bakamla menyatakan dukungan mereka terhadap langkah KKP dalam menyelesaikan masalah yang dinilai dapat mengganggu aktivitas nelayan dan ekosistem laut.

Polri: Siap Turun Jika Ada Gejolak Sosial

Kakorpolairud Baharkam Polri Irjen Mohammad Yassin menyampaikan bahwa pihaknya belum melihat adanya unsur pelanggaran hukum terkait pagar laut tersebut. Namun, ia menegaskan Polri akan turun tangan jika persoalan ini memicu konflik sosial atau mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat.

“Jika ada gejolak sosial atau tindak pidana, tanpa diminta pun Polri akan turun ke lokasi,” kata Yassin pada Rabu (15/1/2025).

Bakamla: Robohkan Saja, Tidak Perlu Rumit

Sikap tegas juga disampaikan Kepala Bakamla RI Laksdya TNI Irvansyah. Ia menilai permasalahan ini dapat diselesaikan tanpa komplikasi, mengingat KKP memiliki kewenangan penuh.

“Ini sebenarnya tidak sulit. Robohkan saja pagarnya, cari siapa yang memasang, selesai. Tidak perlu ramai-ramai,” ujarnya usai menghadiri HUT ke-19 Bakamla di Jakarta, Selasa (14/1/2025).

Irvansyah juga menyoroti pentingnya menjaga kesejahteraan masyarakat pesisir. Ia menekankan bahwa nelayan sebagai elemen utama di kawasan pesisir harus menjadi prioritas dalam setiap kebijakan pemerintah.

Langkah KKP: Penyegelan Pagar Laut

Sebagai bentuk pengawasan, KKP telah menyegel beberapa pagar laut yang ditemukan di perairan Tangerang dan Bekasi. Langkah ini bertujuan untuk menghentikan aktivitas ilegal yang berpotensi merugikan ekosistem laut dan mata pencaharian nelayan.

Keberadaan pagar laut, selain menghambat akses nelayan, juga menimbulkan kekhawatiran akan dampaknya terhadap keseimbangan lingkungan laut. Oleh karena itu, tindakan tegas dinilai penting untuk menjaga stabilitas ekosistem dan aktivitas masyarakat pesisir.

Masyarakat Menanti Solusi Konkret

Masyarakat pesisir, khususnya nelayan, berharap pemerintah dapat segera menyelesaikan polemik ini. Dengan peran KKP sebagai garda terdepan dan dukungan dari Polri serta Bakamla, diharapkan masalah pagar laut dapat dituntaskan demi kesejahteraan masyarakat pesisir dan keberlanjutan ekosistem laut.

Berita ini dirangkum untuk memberikan gambaran menyeluruh atas dinamika yang tengah berlangsung, lengkap dengan pandangan dari berbagai pihak yang terlibat.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *